Demi Menjaga Netralitas Pada Pemilu 2024, Harda Belly Minta Mendagri Tunjuk Pj Bupati Lahat dari Luar
Infolahat, Jakarta – Koordinator aktivis Sumsel-Jakarta, Harda Belly, meminta Mendagri Tito Karnavian selektif dan hati-hati menunjuk penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Lahat.
Menurutnya, Pj Bupati menjadi salah satu ukuran netralitas ASN dan untuk antisipasi Pemilu 2024 yang curang.
Diketahui, Bupati Lahat akan mengakhiri masa jabatannya pada 9 Desember 2023.
“Pj Bupati adalah jabatan struktural yang punya kewenangan yang sama dengan Bupati Definitif. Jadi harus hati-hati jangan sampai mengarahkan ke salah satu calon pada Pilpres 2024,” kata Harda dalam keterangannya, Senin (13/11/2023).
“Oleh karena itu, Mendagri harus hati-hati menunjuk Pj Bupati Lahat yang akan bertugas pada bulan Desember,” imbuhnya.
Aktivis kelahiran Lahat itu menyampaikan bahwa untuk mengantisipasi terjadinya ketidak netralan ASN di Kabupaten Lahat maka harus menunjuk Pj Bupati dari luar.
“Solusinya yaitu dengan menunjuk Pj Bupati dari luar bukan dari lingkungan pemerintah Kabupaten Lahat itu sendiri,” jelasnya.
Harda menilai sangat berbahaya apabila Pj Bupati Lahat berasal dari lingkungan pemerintah setempat. Karena menurutnya, Pj Bupati tersebut dengan mudah akan menggerakkan bawahannya untuk calon tertentu.
“Ya kalau dari lingkungan pemerintah Lahat berarti sangat mudah memobilisasi dan menggerakkan karena memang sudah tau seluk beluknya dan banyak kaki tangan atau bawahan yang sudah siap dioperasikan,” ungkapnya.
Terakhir, Harda menuturkan akan mengawal proses penunjukan Pj Bupati Lahat sehingga pesta demokrasi pada Pemilu 2024 tidak ada kecurangan.
“Yang kita khawatirkan itu Pemilu 2024 tidak demokratis dan curang dengan menggunakan alat kekuasaan,” tuturnya.
“Jadi yang paling benar itu adalah menunjuk Pj Bupati Lahat dari luar,” tandasnya.