Duga Dapat Setoran Fee Proyek, Gagak Demo KPK Minta Periksa Kadis PUPR Kota Palembang Akhmad Bastari
Infolahat, Jakarta – Sejumlah pemuda mengatasnamakan Gerakan Ganyang Koruptor (Gagak) menggelar aksi demonstrasi depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat (5/4/2024).
Mereka mendesak KPK untuk mengaudit semua proyek Dinas PUPR Kota Palembang yang diduga menjadi bancakan untuk korupsi.
Menurut koordinator aksi, Irman Fatoni, Dinas PUPR Kota Palembang diduga menjadi sarang koruptor yang harus diberantas oleh KPK.
“KPK tidak boleh lengah dengan segala motif atau modus untuk merampok uang negara seperti yang diduga terjadi di Dinas PUPR Kota Palembang,” kata Irman.
Irman menjelaskan bahwa ada indikasi modus korupsi dengan setoran fee proyek di Dinas PUPR Kota Palembang kepada kepala dinas.
“Disetiap paket proyek diduga ada komitmen fee sampai beberapa persen yang kemudian disetor kepada kepala dinas PUPR,” terangnya.
Atas dasar itu, Irman meminta KPK untuk memeriksa Kadis PUPR Akhmad Bastari yang diduga mendapat setoran dari uang haram korupsi.
“KPK segera panggil Akhmad Bastari untuk membongkar adanya dugaan setoran tersebut,” tegasnya.
Irman secera gamplang menyebut salah satu proyek pengadaan dan pemasangan pompa air pengendali banjir kota Palembang yang setiap tahun dianggarkan namun hasilnya tidak maksimal.
“Anggaran pengendali banjir yang selalu dianggarkan namun banjir terus mengepung kota Palembang,” ucapnya.
“Anggaran ratusan miliar namun hasil tidak maksimal memunculkan kecurigaan bahwa angagaran itu memang dikorupsi,” tandasnya.