Selain Berhasil Menjadikan Lahat Kabupaten Termiskin No 2, Mahendra Sebut Cik Ujang Berprestasi Sebagai Kepala Daerah Terkaya No 6 di Sumsel
Infolahat, Lahat – Tokoh pemuda dan praktisi hukum Mahendra Reza Wijaya menyoroti kekayaan Bupati Lahat Cik Ujang yang mencapai puluhan miliar. Menurutnya, berbanding terbalik dengan kondisi rakyatnya yang dikategorikan sangat miskin.
Sesuai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2021 yang dilaporkan 19 Februari 2022 bahwa Cik Ujang memiliki harta kekayaan mencapai Rp 10,9 miliar lebih.
Dari data LHKPN tersebut, Cik Ujang berada di peringkat ke 6 dari jumlah harta kekayaan yang dimiliki Bupati dan Wali Kota di Sumatera Selatan.
“Data sudah ada, sekarang sudah jaman canggih. Siapapun bisa ngakses untuk mengetahui bahwa Lahat merupakan Kabupaten termiskin no 2 se Sumsel sesuai presentase yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Sumsel,” kata Mahendra, dalam keteranganya, Senin (16/4/2023).
“Mirisnya, di saat Lahat termiskin no 2 ternyata Bupatinya terkaya ke 6 di Sumsel dan itu bisa dicek di LHKPN untuk 2021 dan belum tau untuk yang 2022, tentu makin naik lagi. Jadi yang kaya cuma Cik Ujang dan rakyatnya sensara karena miskin,” kesalnya.
Mahendra menyebut, indikator utama keberhasilan seorang pemimpin itu ketika mampu memberikan pelayaan terbaik yang berdampak pada kualitas taraf hidup masyarakat.
“Sebagai Kepala Daerah sebenarnya gampang untuk melihat berhasil atau tidaknya. Karena program yang dicanangkan harus sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang menyebut bahwa pemerintahan daerah dibentuk untuk mengurus urusan wajib dan urusan pilihan,” ungkapnya.
“Urusan wajib itu misalkan berkaitan dengan fasilitas kesehatan, pendidikan dan ketertiban sosial. Kalau masalah pembangunan yang lain itu merupakan urusan pilihan yang kemudian menjadi penting karena dianggap sebagai legacy nanti ketika sudah selesai menjabat,” ujarnya.
Menurut dia, Cik Ujang dinilai tidak paham dengan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Daerah sehingga tidak bisa membedakan kebijakan wajib dan urusan pilihan.
“Selama ini fasilitas kesehatan dan tunjangan tenaga kesehatan sangat kurang sehingga sangat berdampak pada pelayaan yang buruk serta fasilitas pendidikan juga buruk. Banyak anak-anak putus sekolah atau tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi karena kurang perhatian dari Pemkab,” tuturnya.
“Bisa jadi Cik Ujang tidak paham soal itu, mana yang prioritas dan bukan, sehingga programnya tidak jelas dan tidak berdampak pada kualitas taraf hidup masyarakat,” lanjutnya.
Bahkan, lanjut Mahendra, sampai akhir masa jabatan Cik Ujang sebagai Bupati, tidak ada satupun pembangunan di Kabupaten Lahat yang patut dibanggakan.
“Kalau masyarakat ditanya apa yang telah dibangun Cik Ujang di Kabupaten Lahat pasti bingung jawabnya, memang tidak ada. Nihil. Jadi apa warisannya?,” beber dia.
Padahal, menurut Mahendra, indikator itu lah yang menjadi rujukan untuk mengukur keberhasilan seorang Kepala Daerah. “Kalau masyarakatnya sehat karena bisa mengakses pelayanan kesehatan dengan mudah, masyarakatnya berpendidikan sehingga mudah mencari kerja maka hasilnya masyarakat akan hidup sejahtera,” paparnya.
“Kalau masalah ketertiban sosial itu tergantung bagimana Kepala Daerah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan aparat kepolisian setempat, sangat mudah pekerjaan itu dituntaskan kalau Bupatinya pinter,” terangnya.
Lebih lanjut, Mahendra mengakui kehebatan Cik Ujang sebagai Kepala Daerah dengan harta kekayaan yang melimpah dan menyebut itu sebagai prestasi yang perlu diapresiasi. Karena, menurutnya, tidak mudah menjadi Bupati terkaya ke 6 dari 16 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan di saat rakyatnya dalam keadaan susah.
“Bangga punya Bupati seperti Cik Ujang, rakyatnya miskin dan ternyata dia kaya raya. Prestasi yang sangat membanggakan. Pasti kerja keras mengumpulkan harta yang tidak bisa ditiru orang, soalnya di saat masyarakat yang merupakan rakyatnya sendiri miskin malah dia kaya raya. Sangat luar biasa,” tutup Mahendra.
